Berita

Dishub Sumbar Rencanakan Penyekatan Perbatasan

DINAS Perhubungan (Dishub) Sumatra Barat (Sumbar) ingin menjalankan larangan mudik di lapangan. Hal tersebut sesuai kebijaksanaan pemerintahan pusat di kolong kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Bidang Berarakan Lintas dan Pembinaan Keselamatan Dishub Sumbar, Era Oktaviady, mengatakan pihaknya berencana menghalangi kawasan perbatasan Sumbar semasa pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021. Skenario penyekatan dikerjakan pada kawasan perbatasan antara Sumbar-Riau, Sumbar-Sumatra Utara, dan Sumbar-Jambi.

Hal demikian dilakukan untuk mencegah pergerakan karakter melalui pintu masuk Sesumbar dari provinsi lain. Menurutnya, pengetatan di pintu menyelap Sumbar perlu dilakukan biar tidak terjadi mobilitas masyarakat.

Kalau tidak ada pengetatan seperti itu, selama 24 jam di perbatasan, orang seenaknya saja masuk. “Semua angkutan penumpang umum pada 6-17 Mei sama seluruhnya tidak boleh, termasuk angkutan perseorangan, juga roda besar. Tidak ada pengecualian di hari itu, terutama buat Sumbar-Riau dan Sumbar-Jambi, “ katanya, tempo hari.

Dalam skenario penyekatan itu, tersedia yang dikecualikan yakni angkutan barang dan ibu berisi sedang dalam keadaan emergency mau melahirkan. Kalau ibu hamil boleh didampingi sebab dua orang. Kalau ibu hamil melakukan pemeriksaan ke rumah sakit didampingi utama pendamping. “Yang di sungguh itu, pada 6-17 Mei, semuanya harus putar pulih, ” tukasnya.

Soal perlindungan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), menurutnya, tidak terlalu masalah. Sebab bandara tersebut jelas operatornya. “Kalau BIM operatornya jelas, yang mengelolanya BUMN, saya rasa tidak jadi masalah besar. Dalam darat dan penyeberangan, tersebut yang akan menjadi basi kerja keras kita, ” katanya. (OL-14)