Berita

Diskualifikasi Untuk Edi-Rendi di Pilkada Kukar Belum Jelas

Diskualifikasi Untuk Edi-Rendi di Pilkada Kukar Belum Jelas

UPAH (KPU) Provinsi Kalimantan Timur belum bisa memastikan keputusan penyelenggara pemilu terkait rekomendasi Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin. Komisioner KPU Kaltim Mukhasan Ajib mengatakan bahwa KPU Pusat sudah menerbitkan surat nomor: 1052/PY. 02. 1-SD/03/KPU/XI/2020 perihal penerusan pelanggaran tata laksana sesuai Rekomendasi Bawaslu RI nomor: 075/K. Bawaslu/ PM. 06. 00/XI/2020 kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
   
“Surat tersebut telah diterima oleh KPU Kutai Kartanegara sejak diterbitkan 17 Nopember 2020, dan terhitung sejak diterima surat KPU Kukar maka tujuh hari ke depan, oleh karena itu KPU Kukar akan melakukan klarifikasi, mencari bukti terkait dugaan pengingkaran pemilu oleh Bawaslu RI, ” kata Najibdi Samarinda, Jumat (20/11).
 
Ia membaca bahwa KPU Kukar akan menodong klarifikasi kepada Direktorat Jendral Kawasan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Disdukcapil, camat, lurah dan terlapor Edi Damansyah.   Menurut Ajib klarifikasi tersebut merupakan salah satu tindak lanjut pengkajian surat rekomendasi Bawaslu RI yang berpedoman pada pasal 18 PKPU RI Bagian 25 tahun 2013.
   
Ajib menambahkan KPU Provinsi Kaltim akan terus mengabulkan monitoring& nbsp; kinerja KPU Kukar selama proses pencarian data dan informasi tersebut.
   
“Sejauh ini tahapan Pilkada di Kukar tetap berjalan sesuai biasa, meski personil KPU pula disibukan dengan klarifikasi dugaaan pelanggaran pemilu, ” imbuhnya.
   
Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Kaltim Fahmi Idris menambahkan bahwa keputusan terkait rekomendasi Bawaslu RI tersebut menjadi kewenangan KPU Pusat.
   
“Kami tetap akan melakukan arahan dan petunjuk KPU MENODAI, bisa jadi antara KPU dan Bawaslu terjadi beda pendapat terkait penafsiran aturan Pilkada, ” tegasnya.
   
Diketahui Bawaslu RI menemukan Edi Damansyah jadi calon bupati Kukar 2024 ataupun petahana disebut telah melanggar Kausa 71 ayat 3 di UNDANG-UNDANG Pilkada yang berbunyi petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah daerah untuk kegiatan Pemilihan enam (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

baca juga:   Ben-Ujang: SDA Melimpah untuk Sejahterakan Masyarakat Kalteng

Atas temuan itu Bawaslu RI merekomendasikan KPU Kukar melalaikan KPU RI untuk membatalkan Edi Damansyah sebagai calon bupati Kukar di Pilkada 2020. Pilkada pada Kukar hanya diikuti oleh utama pasang calon yakni Edi Damansyah-Rendi Solihin atau calon tunggal, sehingga bila rekomendasi Bawaslu RI itu dilaksanakan maka Pilkada di Kukar akan ditunda pelaksanaannya. (Ant/OL-3)