Berita

Israel Cabut Izin Perjalanan Menlu Palestina usai Bertemu ICC

PEMERINTAH Palestina pada Senin (22/3) mengatakan Israel sudah mencabut izin perjalanan menteri luar negeri setelah tempat bertemu dengan kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda.

Pengadilan ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda, yang kala menghadapi kritik oleh Israel, bulan ini membuka penyelidikan formal atas dugaan kejelekan perang di wilayah Palestina.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki bertemu secara Bensouda pada Kamis. Namun sekembalinya ke Tepi Barat yang diduduki pada Minggu (21/3), kartu VIP-nya ditarik, kata para pejabat Palestina.

Kartu tersebut merupakan rekognisi yang dikeluarkan untuk penguasa Palestina. Kartu itu menyediakan perjalanan di pos perbatasan yang dikendalikan oleh Israel.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengutuk pelecehan terhadap Maliki dan timnya karena menjadi sasaran sekembalinya mereka dari pertemuan dengan jaksa ICC.

Badan keamanan Israel Shin Bet menolak berkomentar, tetapi sumber-sumber Israel yang tidak mau disebut namanya mengatakan kepada AFP kalau Maliki telah kehilangan izinnya karena dia berupaya merugikan negara Yahudi itu secara bertemu jaksa ICC.

Ammar Hijazi, seorang ajudan Maliki, mengatakan kelompok itu diblokade selama dua jam dan selama satu setengah tanda mereka ditanyai tentang anjangsana ke ICC. “Mereka memberi tahu kami bahwa tersebut merupakan masalah sensitif bagi mereka dan mereka tak akan mengizinkan kami bekerja dengan mudah. ”

Meja hijau kejahatan perang permanen satu-satunya di dunia, ICC, didirikan pada 2002 untuk mempertimbangkan kejahatan terburuk kemanusiaan masa pengadilan lokal tidak mau atau tidak dapat turun tangan.

Bensouda mengatakan penyelidikannya akan mencakup situasi sejak 2014 di Jalur Gaza yang diblokade Israel serta Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Palestina, yang telah menjadi pihak negara ICC sejak 2015, menyambut baik penyelidikan itu dan mengatakan mereka tak akan meminta penangguhan barang apa pun.

Israel bukan anggota dan telah menolak penyelidikan tersebut dengan mengatakan mahkamah tidak memiliki yurisdiksi tempat warganya.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seorang kritikus kritis ICC, mengatakan keputusan untuk membuka penyelidikan itu dianggap inti dari anti-Semitisme serta menyatakan Israel diserang.

Dalam Jumat, ICC memberi zaman satu bulan kepada Israel dan Palestina untuk menodong pengadilan menunda penyelidikan kedurjanaan perangnya, asalkan mereka dapat membuktikan bahwa mereka melangsungkan penyelidikan sendiri. (OL-14)