Berita

Kepala BKPM Sebut Ada Hantu di dalam Perizinan Amdal

Kepala BKPM Sebut Ada Hantu di dalam Perizinan Amdal

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan investor kerap terhambat proses izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di tingkat daerah.

Hal itu disebabkan adanya “hantu” yang bermain dalam proses pengurusan izin. Bahlil mencontohkan investor skala UMKM yang berinvestasi Rp six hundred juta di lahan seluas three or more. 000 meter persegi. Namun, mereka harus merogoh kocek hingga Rp 1 miliar untuk mengurus izin Amdal.

“Ini kadang dibuat-buat juga. Kita ini mau membantu UMKM / membunuh UMKM?, ” pungkas Bahlil dalam seminar virtual, Selasa (4/8).

Baca juga:   BKPM:   Realisasi Investasi yang  Mangkrak Capai Rp 410 Triliun

Dia kembali menekankan adanya “hantu” yang sering meraup untung dari investor. “Di mana uang itu? Ya dri kabupaten atau kota, polisi hutan, itu mainannya hantu semua, ” imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjut Bahlil, pemerintah membuat Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja yang tengah bergulir di DPR RI. Melalui RUU tersebut, pemerintah menggolongkan izin lingkungan menjadi tiga jenis, yakni risiko kecil, risiko menengah serta risiko berat.

Dia menegaskan RUU Cipta Kerja tidak langsung menghilangkan izin Amdal. Namun, pemerintah berupaya memangkas jalur birokrasi yang rumit dan menyulitkan investor di Tanah Surroundings.

“Izin untuk yang kecil tetap wujud. Untuk yang menengah itu wujud UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tetap ada. Untuk yang berat Amdal tetap ada. Perlu itu Amdal. Hanya jangan dibikin ribet, ” ujar Bahlil.

Baca juga:   PSBB Direlaksasi, Kunjungan  Wisatawan  ke Indonesia Meningkat

Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah pusat tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Akan tetapi, dibuat standar pelayanan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah.

“Izin ini semua ditarik dulu ke Presiden. Kemudian dikembalikan kepada bupati, wali kota, gubernur, menteri dan kepala badan dengan aturan main. Selama terkait kan tidak ada aturan major, ” tandasnya. (OL-11)