Berita

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami sangkaan aliran dana yang mengalir ke pihak lain seperti partai ataupun penerimaan dari perusahaan lain pada kasus dugaan penerimaan suap terpaut perizinan usaha perikanan budidaya lobster yang menjerat Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo.

“Tidak tertutup peluang pengembangan selanjutnya pada tahapan kemudian bisa saja ada penambahan, ” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK Jakarta, Kamis (26/11).

KPK, dalam perkara itu, menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka karena diduga menerima suap sejak perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam utama rekening hingga mencapai Rp9, 8 miliar.

Baca juga: KPK: ATM Jadi Bukti Aurat Suap Edhy Prabowo

“Apakah ada 40 perusahaan dengan total uang Rp9, 8 miliar atau beberapa kongsi belum dapat disimpulkan tapi dibanding tahapan pemeriksaan saat ini didapat kesimpulan uang itu berasal lantaran berbagai perusahaan yang tidak terhenti, ” tambah Nawawi.

Deputi Penindakan KPK Karyoto, dalam konferensi pers, juga menyebut untuk mendalami aliran sedekah dari dan ke pihak asing perlu waktu.

“Karena yang kita tampilkan malam ini baru satu perkara pintu masuk, kan ada kaum perusahaan yang ada. Kita list berapa perusahaan dan dari perusahaan ini flow alirannya jelas. Awak akan perdalam koordinasi PPATK sampai mana alirannya, ” kata Karyoto.

Karyoto juga mengatakan KPK akan memanggil saksi-saksi baik dari internal KKP maupun pihak lain untuk mengungkap kasus ini.

“Besok atau lusa, awak akan mulai pengembangan-pengembangan karena hasil-hasil transaksi dari sisi perbankan akan ketahuan saat transaksinya. Kalau dipandang dari transaksinya dari kartu ATM kita lihat akan dikembangakan daripada profil awal yang sudah menjelaskan pelaku-pelaku dalam aliran dana tersebut, ” tambah Karyoto.

Uang yang menyelap ke rekening PT Aero Cermin Karto (ACK) yang saat itu jadi penyedia jasa kargo tunggal untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACT yaitu Ahmbad Bahtiar dan Amiril Mukminin senilai total Rp9, 8 miliar.

Selanjutnya, pada 5 November 2020, Abhmad Bahtiar membawa ke rekening staf istri Edhy bernama Anium Faqih sebesar Rp3, 4 miliar.

Uang Rp3, 4 miliar itu diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, Safri, dan APM antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah sebab EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat (AS).

Belanja tersebut dilakukan pada 21 sampai dengan 23 November 2020.

Sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya digunakan untuk honorarium barang berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, mengikuti baju Old Navy.

KPK telah menetapkan 7 orang tersangka di kasus ini, yaitu sebagai penyambut:

  1. EP (Edhy Prabowo), Menteri Kelautan dan Perikanan
  2. LAJUR (Safri) Staf Khusus Menteri KKP
  3. APM; (Andreu Pribadi Misata), staf istimewa Menteri juga selaku Ketua Pemangku Tim Uji Tuntas (Due Diligence)
  4. SWD; (Siswadi) pengurus PT Aero Cermin Kargo
  5. AF; (Ainul Faqih), staf hidup Menteri KKP
  6. AM (Amril Mukminin), Sespri Menteri KKP

Selanjutnya sebagai pemberi:

  1. SJT (Suharjito) selaku Direktur PT Perut Putra Perkasa

Enam tersangka penyambut disangkakan melanggar Pasal 12 bagian (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Cetakan 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi disangkakan mengabaikan Pasal 5 ayat (1) tulisan a atau b atau Perkara 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah secara UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Urusan 64 ayat (1) KUHP. (Ant/OL-1)