Berita

Pemberian Asing Rp2, 56 Triliun Meninggalkan

Pemberian Asing Rp2, 56 Triliun Meninggalkan

BANK Indonesia (BI) mencatat dana-dana asing di rekan keuangan domestik pulang kampung sepanjang awal pekan September 2020. Berdasarkan data transaksi 31 Agustus had 3 September 2020, nonresiden (investor asing) di pasar keuangan domestik jual neto (capital outflow) sejumlah Rp2, 56 triliun.

Minggatnya dana langka dari pasar keuangan domestik pasal besarnya jual neto di rekan saham sebanyak Rp4, 13 triliun. Sementara itu, di pasar Surat Berharga Negara (SBN), investor asing justru memborong investasi dengan mengabulkan aksi beli neto (capital inflow) sebesar Rp1, 57 triliun.

“Berdasarkan bukti setelmen selama 2020 (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik berniaga neto Rp149, 19 triliun, ” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko yang tertuang dalam perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah, kemarin.

Adapun premi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke 85, 72 basis points (bps) per 3 September 2020 dari 93, 41 bps per 28 Agustus 2020.

CDS merupakan indikator untuk mengetahui efek berinvestasi di SBN. Semakin luhur skor CDS, risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika skor semakin kecil, efek investasinya juga semakin rendah.

Namun ternyata, hengkangnya dana asing itu tidak membuat rupiah terpuruk. Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, kemarin, ditutup menguat menjelang rilis data tenaga kerja AS.

Rupiah ditutup menguat 28 pokok atau 0, 19% menjadi Rp14. 750 per dolar AS sejak sebelumnya Rp14. 778 per dolar AS.

Bergerak negatif

Menurut Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee, pada era September, pasar mungkin selalu tebakan negatif pergerakannya. Beberapa data ekonomi mungkin membaik, tetapi datanya mencitrakan perlambatan, bahkan resesi di level global.

“Sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda akan berakhirnya covid-19 dalam Indonesia dan AS, sedangkan pada beberapa negara menunjukkan gelombang ke dua pandemi. Pasar lebih terkoreksi karena faktor-faktor tersebut, ” prawacana Hans Kwee, kemarin.

Dia menambahkan, cara pemerintah me­revisi undang-undang tentang daerah moneter juga menjadi sentimen minus bagi pasar, di tengah pandemi yang belum tertangani. “Bila dikerjakan, itu bisa menimbulkan kekhawatir­an dalam pasar keuangan, ” kata Hans Kwee.

Selain itu, pemerintah menginginkan bank agresif menyalurkan kredit. Namun, permintaan kredit ternyata tidak terlalu berpengaruh, dan ekonomi masih belum terlalu berjalan.

Meski permintaan akan kebutuhan pokok telah ada, yang menggerakkan suruhan kredit ada pada posisi masyarakat ekonomi menengah ke atas, yang belum agresif berbelanja untuk keinginan sekunder dan tersier. Ini yang menyebabkan permintaan kredit masih macet dan menengah ke atas menahan konsumsi mereka dan tinggal pada rumah. Sementara itu, kalangan ekonomi bawah terdesak oleh kebutuhan mendasar sehingga tetap harus beraktivitas.

Bank kendati berhati-hati saat pandemi. Pengalaman menunjukkan setidaknya ada 50%-60% perusahaan hendak tutup setelah satu krisis.

Makin periode krisis terjadi tentu akan mulai banyak yang tutup perusahaan. Bank mau menjaga kemampuan keberlangsungan nasabahnya, apalagi setelah POJK 11 tentang restrukturisasi usai nanti.

“Pemerintah harus mengubah desain mereka. Bukan mendorong bank berisiko lebih banyak, melainkan lebih menyampaikan bantuan langsung ke perusahaan & masyarakat untuk bisa tetap menjamin daya beli tetap ada dan tidak terjadi PHK, ” tukas Hans Kwee. (Medcom/Ant/E-3)