Berita

Pengangguran di Kota Bogor Terangkat, Angka Kemiskinan Masih Agung

WALI Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya mengucapkan selain pandemi covid-19, ada kondisi darurat lainnya dengan menjadi fokus penanganan. Situasi ini menyangkut rencana pendirian pada 2022.

Bima menyebut kondisi darurat karena Ruang Pembangunan Manusia (IPM) Praja Bogor menurun. Padahal, IPM adalah indikator yang paling lazim yang digunakan buat mengukur keberhasilan pembangunan. Iklim tersebut diungkapkan Bima saat musyawarah perencanaan dan pendirian (musrenbang) tingkat Kota Enau, Rabu (31/3) di kaca luar Kantor Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan.

Bima menyebut, dari data dengan ada, IPM Kota Bogor pada 2020 turun 0, 12 poin menjadi 76, 11. Sehingga, katanya, dalam 2024 Pemkot Bogor memiliki target 78, 89 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Membuang Daerah (RPJMD).

“Namun target ini akan sulit terealisasi jika tak serius mengejarnya. Memang bukan Kota Enau saja yang turun, segenap turun. Tapi jelas kita harus kerja keras supaya bisa kembali normal. Jika kota lain normal, kita masih turun, berarti tersedia yang salah dengan kita, “jelas Bima.

Bima selalu menjelaskan, data lain menunjukkan ekonomi yang turun enam, 57 persen. Kemudian pengangguran naik 3, 6 obat jerih. Demikian juga tingkat kemiskinan yang berada di nilai 6, 68 persen.

Mengenai yang menjadi fokus ialah pada economy recovery ataupun mengurangi pengangguran. Seperti penuh karya pada program-program negeri.

Untuk itu, Bima menodong semua perangkat daerah sungguh-sungguh mengawal, memastikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Biaya Negara (APBN) bisa dinikmati warga Kota Bogor.

“Memang kita tidak bisa mengabulkan intervensi, tapi semaksimal jadi kita ikhtiar untuk membakar agar warga menikmati itu. Mereka yang mengerjakan kesibukan dan sebagainya, ” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris wilayah (sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, hasil musrenbang akan menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD tarikh 2022.

“Untuk memberikan penegasan dalam faktor yang bersangkutan dengan kunci keberhasilan perolehan RKPD 2022, kami pun juga mengundang Direktorat Mendirikan Pembangunan Daerah Kementerian Di Negeri (Kemendagri) dan selalu Bappeda Provinsi Jawa Barat, ” katanya. (OL-15)