Berita

Perkara Pilkada, Warga Kabupaten Bandung Diminta Sabar Tunggu Putusan

WARGA Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sampai hari ini, belum memiliki kepala kawasan definitif. Pasalnya, Komisi Penetapan Umum Daerah masih menunggu hasil sidang sengketa penetapan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu dengan mengajukan sengketa ialah kelompok koalisi pengusung pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi. Selasa (16/3), mereka menodong semua pihak menanti secara sabar keputusan sengketa Pilkada yang sekarang masih dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK). Apapun keputusan yang nanti  dikeluarkan MK, harus dipatuhi bersama.

Demikian pernyataan berhubungan Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP dan PBB
tingkat Kabupaten Bandung. Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung,
Sugiyanto, mengatakan, pemberitahuan ini disampaikan sebagai tujuan ketaatan hukum semua parpol pengusung. “Kami juga membawa agar semua pihak dengan bersengketa bisa menerima hasil apapun meski jelas tak akan memuaskan semua bagian. ”

Seperti diketahui, tim pasangan yang punya tagline NU Pasti Sabilulungan tersebut, mengajukan gugatan hukum pascapenetapan pemenang Pilkada. Dasarnya merupakan pasangan Dadang Supriatna serta Sahrul Gunawan dinilai telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan kekar (TSM) karena mencantumkan angka-angka dalam visi misi pencalonannya.

“MK akan membahas dengan khusus Pilkada Kabupaten Bandung pada 19 hingga 24 Maret ini. Jadi di waktu dekat akan tersedia keputusan. Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati apapun keputusan MK, yang merupakan keputusan final, ” kata pendahuluan Sugiyanto.

Dia memastikan partai koalisi selalu mengedepankan kredit terhadap hukum dan buatan hukum. “Gugatan ini tidak untuk memecah belah awak, melainkan menguji apakah dengan sudah dilakukan paslon asing, KPU maupun Panwas, telah sesuai aturan perundang-undangan ataupun belum, ” jelas Sugiyanto.

Hal itu diamini adjuster yang mengajukan gugatan, yakni Syahrial. Menurutnya, setiap paslon punya hak untuk ejekan gugatan hukum.

“Saat ini belum ada yang bisa disebut bupati terpilih. Seluruh masih pasangan calon, ” katanya.
 
Menurut dia, pihaknya sedang menunggu seperti apa buatan penetapan yang
bakal disampaikan MK. “Kuasa dasar pasangan nomor satu  membuktikan bahwa kita akan menang. Tapi kami juga ingin meyakinkan kepada masyarakat, bahwa kita adalah warga yang taat akan hukum, ” tegas Syahrial.

Dia membaca, advokat punya kode pandangan hidup tersendiri dalam hubunggan
dengan klien. “Walaupun kita punya keyakinan akan lulus, kita tak boleh mengatakan bahwa pasti menang. Beta tidak bilang akan menang, tapi kita cuma mencari. Soal menang atau tidaknya, dikabulkan atau tidaknya, tidak kita yang menentukan. Pemukul hakim atau sembilan hakim
yang menentukan. Tetap saja sesuai dengan barang apa yang diajukan para bagian.
Jadi tak bisa ada klaim kemenangan, ” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik, Tarmidzi Yusuf, menyuarakan, gugatan
terhadap visi misi paslon adalah yang pertama kalinya dalam memori
Pilkada. “Dengan pengajuan yang sudah diterima, & akan segera diputus
oleh MK, menunjukkan keseriusan lembaga ini untuk mempercakapkan kasus unik
tersebut, ” katanya.

Setelah menyelidiki jalannya pilkada, dia berpandangan banyak titik
lemas yang dilakukan KPU serta Panwas dalam menjalankan perintah demokrasi
yang diemban. “Namun lebih dari itu, visi dan misi bagian yang digugat jelas menunjukkan upaya politik uang yang memenuhi unsur
terstruktur, sistemik dan masif, ” tandasnya. (N-2)