Berita

Segar & Proper Test Cawalkot Jakpus, DPRD Singgung Kawasan Kumuh

Segar & Proper Test Cawalkot Jakpus, DPRD Singgung Kawasan Kumuh

KETUA DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengirimkan masih ada daerah kumuh pada wilayah kota administrasi Jakarta Pusat yang berada dekat pusat kota dan pemerintahan.

Dalam uji kelayakan & kepatutan (fit and proper test) calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus menjawab untuk segera dituntaskan.

“Karena bukan apa-apa, satu sampai dua kilometer dibanding pusat pemerintahan di Jakarta was-was ini masih ada kawasan kotor. Ini harus menjadi perhatian, ” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/12).

Selain itu, Pras, sapaan karibnya, mengatakan, masih penuh warga yang tinggal di Jakarta Pusat mengeluhkan soal lemahnya penyajian masyarakat. Ia pun mendorong agar jajaran pemerintah kota Jakarta Was-was rajin turun ke lapangan untuk meninjau kualitas layanan di susunan kelurahan hingga kecamatan.

“Saya minta abu sebagai pimpinan agar juga mendarat ke lapangan cek kelurahan, kala turun ke lapangan. Jangan telah sebagai wali kota, malah tidak mau keluar liat situasi dalam lapangan, saya harap bapak tidak seperti itu dan bapak harus visioner, ” sambung Pras.

Baca juga:   Jakarta Mulai Sosialisasi dan Simulasi Pelaksanaan C. H. S. E.

Sedangkan, Ketua Persen A DPRD DKI Mujiyono meminta Calon Wali Kota Jakarta Was-was Dhany Sukma agar memprioritaskan penataaan kawasan Tanah Abang sebagai arah dari program Pemerintah Kota (Pemkot).

“Terkait penataan tanah Abang, dulunya saksama sekarang semrawut lagi. Lalu daya kriminalitas yang ada disana, & penataan kawasan permukiman, ” sah Mujiyono.

Kemudian, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Nasrullah juga meminta Bahan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma memperkuat koordinasi antar-Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD) dalam memajukan Jakarta Pusat sebagai etalase dibanding Ibukota. Mulai dari penataan medan kota hingga aktivitas sosial kelompok.

“Karena di sini ada Monas, ada Istana lalu ada instansi-instansi vertikal lain-nya. ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan baik masalah kependudukan, masalah mobilitas orang-orang asing, kemudian masalah infrastruktur pengendali banjir dan lingkungan, ” ungkap Nasrullah. (OL-5)