Berita

Selangkah Menuju Moderasi Beragama

Selangkah Menuju Moderasi Beragama

PENERAPAN moderasi beragama menjadi acara besar sekaligus tantangan bagi Departemen Agama untuk mewujudkannya.  

Sebagai bukti keseriusan, Kemenag saat ini tiba membahas intensif Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penguatan Moderasi Beragama.

“PMA terkait Penguatan Moderasi Mematuhi itu penting untuk memberikan panduan guna menjalankan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, tentang RPJMN 2020-2024, yakni moderasi beragama menjadi bagian di dalamnya, ” ungkap Pekerja Ahli Menteri Agama Oman Fathurahman saat diskusi terbatas Pokja Moderasi Beragama yang digelar di Sentul, Jawa Barat, pekan lalu.

Oman meminta PMA tentang Penguatan Moderasi Taat bisa membuat praktik moderasi taat lebih aplikatif. Selain  membahas RPMA, Kemenag juga menyusun road map Penguatan  Moderasi Beragama.

Untuk melengkapi pandangan tentang praktik aplikatif moderasi  beragama, diskusi itu juga menghadirkan Gajah Agama periode  2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, dan pemerhati kerukunan  beragama Alissa Wahid.

Dalam pandangannya, Lukman menetapkan bahwa moderasi beragama bukan liberalisasi. Moderasi bergama berorientasi pada  internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat,   berbangsa, dan bernegara.

“Selain tersebut, moderasi beragama juga mengarah di dalam membangun  kesadaran menghargai keragaman agama dan tafsir ajaran agama
agar tidak terjebak pada kepribadian intoleran, ” kata Lukman.

Sementara tersebut, Alissa Wahid menggarisbawahi pentingnya  faedah sebagai tujuan dari moderasi taat. Kata ini pun disepakati untuk masuk rumusan definisi moderasi beragama.

Cegah dari akar

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Menyetujui mengatakan semangat kebersamaan intelektual istimewa demi menggaungkan moderasi beragama buat mewujudkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin .

Menurutnya, dalam era kemajuan teknologi informasi zaman ini, ada  kecenderungan naiknya kehebatan penyampaian ujaran kebencian.   Peristiwa itu perlu diantisipasi dan dimitigasi agar potensinya tidak  membesar & kemudian menjadi faktor penyebab konflik.

Untuk mencegah konflik dan intoleransi keagamaan di Indonesia  adalah dengan melihat masalah dari akarnya. Dalam penanganannya pun harus ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan  ormas.  

“Jadi antara ormas dan pemerintah berkolaborasi menangani persoalan dinamis itu, ” tambahnya.

“Tantangan dakwah saat ini ialah terus mempromosikan Islam  rahmatan lil ‘alamin bagi masa ajaran bangsa dan dunia. Apalagi,   Indonesia merupakan negara yang betul beragam suku, agama, ras, isyarat, dan lainnya. Harmoni dalam kebinekaan yang selama  ini terjalin kudu terus dijaga, ” cetusnya.

Terkait implementasi moderasi beragama ini, Kasubdit Bina KUA  dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Adib Machrus berbagi  pengalamannya. Ia melakukan proses internalisasi moderasi berama di kalangan aparatur sipil negara (ASN) KUA semenjak 2019.

Sebab, ASN itulah yang bakal menjadi agen penguatan moderasi taat di masyarakat. “Setelah mereka mengalami konsep  moderasi beragama, baru ada perubahan cara pandang dan kelakuan, ”  lanjutnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Komisi Hak Asasi Manusia  Pola Kerja sama Islam (OKI) periode 2012-2018 Siti Ruhaini Dzuhayatin beriktikad peran Indonesia untuk mempromosikan  Agama islam yang moderat sangat penting.

Ia kendati menyampaikan modal Indonesia menjadi langgam dari moderasi beragama dan modalitas cukup kuat, tentu saja dengan kehadiran organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lembaga arus utama lainnya termasuk perguruan agung. (Ind/RO/H-2)